Performa BUMN di Daerah

Peringatan, saya tidak berafiliasi dengan pihak manapun dalam menulis artikel ini. Ini merupakan kasus nyata yang saya temukan di lapangan. Jika anda adalah pejabat atau karyawan BUMN, silahkan sikapi tulisan ini dengan bijaksana.

Ini merupakan keadaan nyata performa perusahaan-perusahaan tersebut di Samarinda. Hingga tulisan ini dimuat, situasi ini masih terjadi.

Perusahaan Listrik Negara

Pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), kebanyakan masih menggunakan diesel. Artinya kebutuhan BBM wilayah ini sangat tinggi bahkan dengan tujuan hanya untuk menggunakan listrik di rumah-rumah.

Masalah yang dihadapi adalah, pembangkit yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Kaltim untuk 24 x 7 . Sehingga wilayah kami mengalami siklus pemadaman yang sudah berlanjut bertahun-tahun. Jika hari ini padam siang, maka besoknya bebas, lusanya padam malam dan besok lusanya bebas lagi, begitu seterusnya.

Rumor yang beredar di masyarakat: "Pergantian pimpinan PT. PLN dilaksanakan 5 tahun sekali. Sehingga pimpinannya tidak berani membuat sebuah terobosan karena yang akan menikmati hasilnya adalah pimpinan berikutnya setelah 5 tahun."

Rekomendasi solusi: "Dibutuhkan energi alternatif atau teknologi yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki Kaltim. Solusi lain mungkin juga dibutuhkan perusahaan listrik swasta atau perusahaan alternatif selain PT. PLN untuk menyediakan kebutuhan listrik masyarakat."

Solusi yang terakhir juga bisa difungsikan untuk menghindari praktek monopoli listrik dan perbaikan kualitas pelayanan PT. PLN. Biasanya kalo sudah banyak saingan, end-user lah nantinya yang diuntungkan, seperti halnya operator telepon seluler saat ini.

Telkom (PT. Telekomunikasi Indonesia)

Minggu lalu saya mengisi sebuah kuisioner dan salah satu point pertanyaannya adalah, "Coba anda sebutkan penyedia layanan telepon kabel yang ada ketahui!". Saya hanya bisa menjawab Telkom (dulu sih ada Ratelindo, tapi sekarang saya bingung Ratelindo dibeli siapa).

Untuk produk Fixed-Wireless phone, Telkom sudah memiliki saingan yang sepadan. Tetapi untuk telepon kabel, Telkom masih merajai. Tidak ada masalah dalam keadaan ini karena sekarang end-user mengambil praktisnya saja. Terkecuali untuk perusahaan besar.

Yang akan saya soroti disini adalah produk broadbandnya Telkom, produk yang kita kenal salah satunya adalah Telkom Speedy. Hampir seluruh warnet milik kenalan saya di Samarinda dan di Bandung berganti provider ke Speedy. Tapi saya heran mengapa ini tidak dikategorikan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Speedy memang hot-product, tetapi sayangnya Telkom tidak transparan dalam menjual Speedy untuk warnet. Disebutkan bahwa bandwidth Speedy pertama kali adalah 384 Kbps. Apakah benar demikian? Jika anda coba dengan network tester mungkin anda percaya bahwa yang anda dapat memang demikian. Tetapi Telkom tidak menyebutkan berapa QoS dari layanan yang anda sewa.

Misalnya begini, jika kita langganan koneksi 64 Kbps dari suatu provider dengan QoS 1:2 berarti anda akan mendapatkan koneksi maksimal 64 Kbps jika pada saat itu hanya anda yang menggunakan koneksi internet. Tetapi jika ada tetangga anda atau orang lain yang satu jalur dengan anda, maka koneksi yang anda sewa dibagi juga dengan orang lain yang menyewa layanan yang sama. Sehingga 64 Kbps tersebut merupakan total bandwidth yang bisa didapat oleh dua orang yang ada di jalur yang sama.

Biasanya di provider lain, mereka menawarkan layanan seperti ini, bandwidth 64 Kbps QoS 1:1, atau 128 Kbps Qos 1:2, 256 Kbps QoS 1:4, dan sebagainya. Tergantung promosi yang ditawarkan providernya. Lalu berapa QoS Telkom Speedy untuk koneksi 384 Kbps yang mereka tawarkan?

Menurut sumber yang tak resmi, QoS Telkom Speedy adalah 1:8. Artinya, bandwidth 384 Kbps ini yang akan anda dan 7 orang lain dapatkan dalam satu jalur koneksi. Bayangkan jika ke 8 pemakai dalam jalur anda merupakan "pemakan" bandwidth.

Rekomendasi Solusi: "Dibutuhkan perusahaan-perusahaan atau provider lain selain Telkom Speedy yang berani menawarkan teknologi yang bersaing untuk menghindari praktek monopoli dan kerugian akibat kebijakan yang tidak beralasan (masih ingat kasus pemblokiran beberapa layanan Google?)"